nusakini.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 945 miliar dalam kunjungan kerja perseorangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kami akan cek substansi laporan BPK tersebut dan akan mengambil kebijakan strategis terkait hal tersebut. Termasuk langkah perbaikan kunjungan kerja anggota pada waktu yang akan datang, termasuk reses anggota," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G Platte, di saat dihubungi, Jumat (12/5/2016). 

Namun, Platte menegaskan, selama ini fraksinya sudah membuat sistem yang ketat terkait kunjungan kerja anggota DPR. Setiap anggota yang melakukan kunjungan kerja harus membuat laporan dan langsung diversifikasi kebenarannya. 

Selama ini laporan disampaikan sesuai prosedur ke Setjen DPR RI dan disampaikan juga ke fraksi," tutup Platte.(if/mk)